Selasa, 06 Agustus 2013

MENGAPA KITA HARUS MEMILIH ?



Assalamualaikum Wr.Wb.
Tak terasa beberapa  bulan kedepan, bangsa Indonesia kembali akan melaksanakan ritual hajatan demokrasi lima tahunan, yaitu Pemilihan Umum (PEMILU) baik legislative maupun eksekutif (Presiden). Komisi Pemilihan Umum (KPU),  institusi yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu telah menetapkan tanggal 9 April 2014 sebagai hari pencoblosan.
PEMILU memiliki peran strategis bagi terpilihnya anggota-anggota legislative di tiap-tiap tingkatan. Oleh karena itu partisipasi pemilik suara memiliki nilai strategis yang sama dalam menghadirkan lembaga legislative yang credible, capable, dan akuntable dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggarannya. Berangkat dari kenyataan tersebut maka seyogyanya, kita sebagai pemilik hak suara yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan mempergunakan hak memilihnya  dengan cerdas, cermat, dan akurat. Setidaknya ada 3 alasan mengapa kita harus memanfaatkan hak memilih kita dalam PEMILU :
1. Pengunaan hak suara kita merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi dimana dengan mempergunakan hak memilih maka berarti kita telah ikut menentukan warna siapa yang akan berkuasa kelak. Inilah sesungguhnya inti atau substansi demokrasi, sebuah system pemerintahan yang telah kita pilih, yaitu adanya partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan partai yang akan berkuasa, melalui penggunaan hak memilihnya.
2.   PEMILU merupakan hajatan demokrasi yang cukup mahal, yang dibiayai dari uang pajak yang telah kita bayar bersama-sama. Secara konstitusional, PEMILU adalah sarana bagi Negara untuk menjamin setiap warganya untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Oleh karena itu, adalah sebuah kesia-siaan apabila kita tidak mempergunakan hak pilih tersebut. Bukan hanya harga selembar kertas suara yang kita pertaruhkan, tetapi lebih jauh dari itu adalah harga hak konstitusional yang elah dijamin dalam Undang-Undang Dasar kita.
3.    Peran kekuasaan legislative sangat penting dalam menentukan masa depan sebuah pemerintahan pada tiap levelnya. Dengan mempergunakan hak pilih kita dengan baik berarti kita telah berperan dalam mencegah terpilihnya calon-calon legislative yang korup, tidak berkualitas, dan malas.
Komisi Pemilihan Umum telah menerapkan aturan tentang keterwakilan perempuan secara tegas dan ketat dalam Pemilu 2014 mendatang. Karena alasan keterwakilan perempuan itulah antara lain yang membuat saya dicalonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi calon legislative DPRD II Kota Yogyakarta dari Daerah Pemilihan Yogyakarta 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede dengan nomor urut 3.

Akhirnya, dengan mengucap Bismilahirrahmanirohim dan memohon ampunan kepada Allah SWT, Saya menyatakan siap berkomitmen menjadi anggota DPRD yang amanah apabila Bapak/Ibu/Mas/Mbak/Adik warga Umbulharjo dan Kotagede berkenan memberikan hak suaranya untuk Saya dalam Pemilihan Umum 9 April 2014 mendatang dan Allah SWT menghendakiNya.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Hj. Nurul Afifa,  SP

CURRICULUM VITAE



Hj. NURUL AFIFA, SP
Bakal Calon anggota DPRD II Kota Yogyakarta
Daerah Pemilihan Yogyakarta 5
 (Kecamatan Umbulharjo &  Kotagede)
Partai Bulan Bintang (PBB) No urut 3

Tempat Tgl Lahir        : Mojokerto, 7 Desember 1968
Agama                         : Islam
Alamat                        : Jalan Celeban UH 3/46 ,RT 23 RW 06  Tahunan, Umbul Harjo
Suami                          : H. Kuwat Indriyanto, SE, MM, MSi
Anak – anak                : 1. KarinaNadhirah Paramastry  ( SMA N 8 Yogyakarta )
                                      2. Samantha Shafaa’ Ratrikirana  ( SD Muhammadiyah Kauman )
                                      3. Rakryan Hanif Paramanandana ( SD  Muhammadiyah Sokonandi )  
Pendidikan
1. SD – SMA di Jakarta

2. Universitas Darul Ulum, Jombang
Aktivitas & Jabatan           
1.      Komite Sekolah SMP N 2 Yogyakarta
2.      Komite Sekolah SD Muhammadiyah Kauman
3.      Komisaris PT Parama Karsa Mandiri
4.      Direktur PT Kiblatain Jaya Wisata
5.      Pengurus Pengajian Kharunnisa
6.      Pengrajin Batik merk HOMPIPA

Visi &  Misi
Visi :
---Menjadi anggota DPRD Tk.II Yogyakarta yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan sejalan dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta---



Misi :
1.     Memperjuangkan kesetaraan gender melalui alokasi APBD yang lebih proporsional, transparan, dan akuntabel
2.     Mendorong program program pemerintah yang pro perempuan dalam hal tingkat pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan
3.     Mendorong tumbuhnya partisipasi dan pendidikan politik perempuan dalam sector public


Motto :
1.     Khaerunnas anfa’ uhum linnas
2.     Suradira Jayaningrat Lebur dening Pangastuti

Senin, 17 Juni 2013

Perempuan diimbau aktif dalam politik

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengimbau para perempuan untuk aktif dalam ranah politik agar bisa mewarnai kebijakan serta memperhatikan masalah gender dan perlindungan anak.

"Kejar ketertinggalan perempuan dalam bidang politik," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, dirinya akan terus aktif meminta partai politik untuk memberi peluang lebih besar dalam memberikan kesempatan pada perempuan, termasuk dalam pencalonan pada pemilu mendatang.

"Untuk itu, kita harus mendorong keterwakilan 30 persen perempuan dalam Pemilu 2014," katanya.

Menurut dia, di Indonesia, keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka 30 persen.

Hasil terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menghasilkan angka 18 persen dari total 560 anggota legislatif.

"Ini pun atas kerja keras dan dukungan berbagai pihak dan gerakan perempuan meski hasilnya ternyata tidak merata," katanya.

Dia mengatakan bahwa terjadi tren inkonsistensi pada keterpilihan perempuan. Semakin ke tingkat lokal, keterpilihan anggota legislatif semakin banyak didominasi laki-laki.

"Bahkan, di sejumlah daerah pemilihan, masih ada yang tidak mendudukkan perempuan sebagai wakil terpilih sama sekali. Ini berarti keterwakilan perempuan masih menempati jumlah yang sangat kecil dan amat jauh untuk menuju sistem keterwakilan yang memperhatikan komposisi gender berimbang," katanya.
(W004/Z002)

Editor: Tasrief Tarmizi
 Selasa, 30 April 2013 23:23 WIB

Pengamat: representasi politik perempuan bukan sekadar jumlah

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Ani Sotjipto mengatakan representasi perempuan dalam politik bukan hanya soal jumlah, tetapi lebih penting adalah menjadi wakil dari kaumnya dalam melahirkan kebijakan yang menyejahterakan.

"Oleh karena itu, perempuan yang masuk politik jangan setengah-setengah, agar bisa menghasilkan perbaikan pada isu-isu substantif," kata Ani dalam diskusi di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu.

Pembicara lain dalam diskusi bertajuk "Caleg Perempuan, Dilema antara Peran Utama atau Aksesoris" itu adalah Ketua DPP PPP Fernita Darwis dan Ninik Rahayu dari Komnas Perempuan.

Ani mengatakan, perempuan di panggung politik, terutama di lembaga pengambil kebijakan, harus tampil beda dari kebanyakan politisi yang didominasi laki-laki. Politisi perempuan yang sedikit itu harus mampu menunjukkan kualitas dan kapabilitas sehingga keberadaannya memberi arti positif.

Menurut dia, dari sedikit perempuan anggota DPR hasil Pemilu 2009, lebih sedikit lagi yang bisa memainkan peran sebagai wakil rakyat dan wakil perempuan dengan baik. Selebihnya diam, bahkan ada yang ikut terlibat dalam kasus korupsi.

"Kalau wakil perempuan performancenya tidak bagus maka akan bisa jadi bumerang," katanya.

Dikatakannya, saat ini dukungan bagi partisipasi dan keterwakilan kaum perempuan sudah lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam segi jumlah. Jika hal itu tidak dimanfaatkan dengan menunjukkan kualitas, maka peluang yang sudah diberikan bisa digugat.

Sayangnya, lanjut Ani, partai politik pun masih terkesan "asal-asalan" dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan, asal memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Kalaupun dianggap memiliki kelebihan, maka kelebihan itu lebih dititikberatkan pada potensi mengumpulkan suara, belum pada segi kualitas.

Sementara itu Ketua DPP PPP Fernita Darwis mengatakan realisasi pemberian kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik masih belum terlalu lama, meski komitmen itu sudah ada.

"Pemberdayaan perempuan di partai Islam lebih terlambat dari partai nasionalis, karena interpretasi ayat-ayat suci. Tapi hari ini sudah jauh lebih maju," katanya.

Persoalannya, kata dia, mengajak perempuan aktif di politik, lebih-lebih menjadi calon wakil rakyat bukan persoalan mudah. Banyak aktivis perempuan, yang secara kualitas bisa diharapkan, enggan diajak masuk politik.

Namun demikian, menurut Fernita, peluang bagi perempuan untuk tampil di panggung politik dalam jumlah yang lebih banyak harus disambut. "Sekarang kuantitas dulu," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PPP itu. (T007)

Editor: Tasrief Tarmizi
Rabu, 24 April 2013 19:48 WIB | 1247 Views